free foto collection

free foto collection, free to download, tip foto, foto camera information free foto collection, fotos gordas nuas foto vitri artis indones naturism free gallery speed gallery camera naturism gallery digital cameras cameras voluptuous model gallery community photographer photo gallery photo gallery of puppies Kent wedding photographers

read more | digg story

Complete list of search engines included in Web CEO submission tool The Web CEO submission

Complete list of search engines included in Web CEO submission tool

The Web CEO submission tool will help you list your website in all the search engines shown below. For most search engines, automatic submission is supported. However, some search engines require an activity from your side which can not be imitated by a machine (e.g. directories or pay-per-click listings will not allow you to submit automatically). For those cases, Web CEO still minimizes your effort by providing a convenient interface, submission guidelines and ability to include manual submissions into general reports.

All search engines listed here are available in all editions, incl. the Free Edition.

Automatic Submission:

Abacho (Austria)
Abacho (France)
Abacho (Germany)
Abacho (Switzerland)
Abacho (Turkey)
Abacho (UK)
Abraham (Italy)
Acoon (Germany)
AdmCity (China)
Aeiwi
Aesop (USA)
AiwaGulf (Persian Gulf)
Alexa
Amfibi
Amidalla
ArabSites (Middle East)
Arianna (Italy)
AT-LA
Aucti0n
AxxaSearch
Balaa, China
BangladeshSearch
Beamed
BigFinder
Burf.com
Caloweb.de
Canadian Content
CdNet
CozyCabin
CurryGuide
DinoSearch
DW Infoserver
EEVL (UK)
Entireweb (USA)
Evisum
ExactSeek
Find Once (UK)
Find.co.uk
FindInfo
Gais (Taiwan)
Global Submit
Google (with all regional subdivisions)
Gooru (Poland)
HomerWeb
Infoseek.pl
Infosniff
Infotiger (Germany)
IntelSeek
Jayde
JDGO
Jyxo Group
Khoj.com
KillerInfo
LookSeek
MavicaNET
Mirago UK
MixCat
Nathan.de
National Directory Group
Netsprint (Poland)
Objects Search
Online-Favoriten (Germany)
OnlinePilot.de
ooBdoo
Rambler, Russia
Scrub The Web
Search Hound
Search.ch
SearchIt
SearchUK
Sensis.com.au
Sootle
SplatSearch
Subjex
SurfGopher
SusySearch
Szukacz (Poland)
Vinden (The Netherlands)
VoyagerSearch
Walhello
WebSquash
WiseNut (Korea)
WWW.Ru (Russia)
Yandex, Russia
Yellow Pages Superhighway

Manual Submission:

7Search
All The Web
AllesKlar
Altavista
Aport.Ru (Russia)
Asiadragons (South East)
Ask Jeeves/Teoma
BBC Webguide
Claymont
DMOZ
Enhance (Guaranteed Inclusion)
Enhance Interactive, Inc.
Entireweb Express Inclusion
ePilot.com
Espotting.com
FindTarget
FindWhat
Galaxy
GigaBlast
Gimpsy
GoGuides
Google.com AdWords Select
ILSE, Netherlands
Joe Ant
Jubii (Lycos, Denmark)
Kanoodle.com
Kobala (Netherlands)
LookSmart business
Lycos (France)
Lycos (Italy)
Lycos (Netherlands)
Lycos InSite™ AdBuyer
Mirago Paid Submission
Onet.pl
Onet.pl (directory)
Overture
OzSearch, Australia
Qango
Search Hippo
Skaffe.com
UK Net Guide
VeryGoodSearch (USA)
Vindex (The Netherlands)
Voila, France
WebWombat, Australia
Wirtualna Polska
Wirtualna Polska (directory)
Yahoo! (directory)
Yahoo! Pay-for-Performance
Yahoo! Search
Yahoo! Search -- Site Match
Zeal

43 Things Tags: Complete, List search engines, Web CEO, Submission tool, Web CEO submission tool, Website, Search engines, Free, Automatic submission, Require an activity, Pay-per-click listings, Submit automatically, Submissions into general reports, General reports Buzzwords: Complete, List search engines, Web CEO, Submission tool, Web CEO submission tool, Website, Search engines, FreeDel.Icio.Us Tags: Free tutorial, Complete, List search engines, Web CEO, Submission tool, Web CEO submission tool, Website, Search engines, FreeLiveJournal Tags: Free tutorial, Complete, List search engines, Web CEO, Submission tool, Web CEO submission tool, Website, Search engines, FreeTechnorati Tags: Free tutorial, Complete, List search engines, Web CEO, Submission tool, Web CEO submission tool, Website, Search engines, Free

Dampak krisis ekonomi di Asean

Dampak krisis ekonomi di Asean

http://www.bbc.co.uk/indonesian/indepth/story/2009/02/090227_aseaneconomies.shtml

	Sukanya Samang, salah seorang warga Thailand yang terkena PHK

Sementara para pemimpin Asia Tenggara mengadakan pertemuan puncak yang didominasi oleh masalah kemerosotan dunia, wartawan BBC Jonathan Head mencermati kondisi ekonomi di kawasan.

Sukanya Samang selama ini belum pernah mendengar konsep "decoupling". Kalau pun dia pernah, dia pasti tahu artinya dari pengalaman getirnya sendiri bahwa itu mitos.

Gagasan yang digulirkan beberapa tahu terakhir adalah bahwa perekomian kawasan Asia Timur berkembang begitu cepat, dengan permintaan domestik dan perdagangan di antara sesamanya meningkat, mereka akan menjadi kurang rentan terhadap kelesuan ekonomi di bagian lain dunia.

Tidak seperti krisis keuangan Asia 1997, kebanyakan bank di kawasan cukup sehat, dengan eksposur terbatas ke masalah pinjaman berisiko tinggi yang macet, dan banyak negara memiliki cadangan devisa asing yang sangat bagus.

Sukanya Samang adalah seorang dari banyak warga miskin Tahiland yang mengisi lowongan pekerjaan yang terbuka selain perusahaan manufaktur dari Eropa, Amerika, Jepang, Korea dan Taiwan membangun pabrik di kawasan Asia Selatan yang upah buruhnya lebih rendah.

Suaminya bekerja sebagai satpam. Dan, sampai Januari, dia bekerja di gudang yang mengemas suku cadang mobil untuk raksasa industri otomotif Thailand.

Dia mempunyai bayi laki-laki berusia 18 bulan, dan hamil tua dengan anak keduanya.

Namun, ketika dia dan rekan sepekerjaannya kembali dari libur tahun baru, mereka mendapat kabar bahwa mereka diliburkan.

Perusahaan mereka dengan licik memecat mereka hanya satu hari sebelum mereka genap bekerja satu tahun, artinya mereka tidak mendapat kompensasi.

Dia mengatakan, dia tidak punya gambaran soal rencana berikutnya. Pengeluran ongkos untuk kesehatannya sudah sangat berat.

"Yang mereka lakukan kepada kami tidak adil," ujar rekan sekerja Sombat Doklam. "Kami tidak menerima peringatan, sehingga kami tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lain. Dan kini, tidak ada pekerjaan di sekitar."

Kini, para pekerja korban PHK itu duduk-duduk di asrama yang telah menjadi rumah mereka setahun terakhir.

Sebagian besar dari mereka akan pulang kampung ke tempat asal mereka di Thailand barat laut yang miskin dengan mengendari sepeda motor.

Sepeda motor itu lambang kemakmuran yang baru mereka dapat. Mereka masih menanggung hutang atas pembelian kendaraan bermotor itu, dan mungkin mereka harus segera melepasnya.

’Kesulitan nyata’

Mitos decoupling porak-poranda di Thailand dengan statistik sederhana. Beberapa dekade setelah negara ini mengkampanye pertumbuhan berbasis ekspor, ekonomi domestik ternyata masih kecil.

	Banyak pabrik ditutup di Thailand akibat resesi global

Di luar dugaan ekspor Thailand mencapai dua pertiga dari GDP. Sebagai perbandingan angka itu hanya sepertiga di Cina.

Negara tetangga, Malaysia lebih bergantung pada pasar asing; Singapura jauh lebih bergantung lagi.

Dengan demikian, tidak mungkin Asia Tenggara bisa menghindari masalah yang ditimbulkan oleh krisis kredit bermasalah di pasar Barat.

Ekspor dari Singapura merosot sebesar 35% bulan Januari. Penurunan itu mencapai 25% di Thailand, dan itu terjadi setelah kemerosotan 15% bulan Desember.

Ekonomi Thailand mengalami kontraksi dengan laju tahunan lebih dari 6% pada kuartal pertama tahun 2008. Singapura memprediksi ekonominya akan menyusut 5% tahun ini.

Jadi, apa yang bisa dilakukan pemeirntah di kawasan untuk meredakan dampak? Tidak banyak

Ekonomi akan mendominasi pertemuan puncak di Hua Hin, Thailand akhir pekan ini, tapi kesepuluh negara anggota tidak bisa berbuat banyak selain berharap dan berdoa pemulihan dini terjadi di Eropa dan Amerika Serikat.

"Kami bisa mempertahankan mesin Thailand mungkin selama beberapa tahun ke depan," kata Menteri Keuangan Thailand Korn Chatikavanij dalam wawancara dengan BBC setelah meloloskan paket situmulus senilai 11 miliar dollar di parlemen.

"Saya berharap ada cukup waktu bagi para mitra dagangan kami untuk pilih. Jika ekonomi dunia gagal pulih, maka kami seperti orang lain di sini, akan mengalami kesulitan nyata," tambah Korn.

Bukti anekdotal masalah ekonomi mudah sekali ditemukan di Thailand.

Di sebuah busana kelas atas di Bangkok, seorang wanita pramuniaga mengatakan kepada saya bahwa angka penjualan menurun 80% dalam satu tahun terakhir, memusnahkan komisi yang biasanya mencapai dua pertiga gajinya.

Dia khawatir bahwa dia tidak akan bisa membayar angsuran mobil yang dia beli baru-baru ini.

Seorang sopir taksi mengatakan, dia harus bekerja lembur hingga menjalani shift tambahan setelah istrinya kehilangan pekerjaan di pabrik - tapi dia melihat jumlah penumpang merosot tajam tahun ini.

Kementerian Tenaga Kerja Thailand mengumumkan, 163 perusahaan tutup bulan Januari. Lembaga itu yakin sedikitnya setengah juta pos pekerjaan hilang tahun ini.

"Itu jika rencana stimulus berhasil," kata Korn Chatikavanij. "Jika tidak, jumlah itu bisa mencapai satu juta."

Untuk negara yang sudah mengalami dampak krisis politik berlarut-larut, ini adalah prediksi yang menakutkan.

Tempat cerah?

Di Filipina, salah satu kekhawatir terbesar adalah bahwa jutaan warga yang bekerja di luar negeri, yang kirima uangnya mencapai lebih dari 10% dari GDP, akan mulai kehilangan pekerjaan mereka di negara lain.

Trend yang sama juga bisa mempengaruhi Birma, negara yang begitu miskin dan terkucil dari ekonomi dunia, sehingga sulit untuk melihat masalah kredit berisiko tinggi mendatangkan dampak di sana.

Namun, puluhan ribu warga Birma yang bekerja sebagai pelaut di armada pelayaran dunia - dan pelayaran terpukul oleh kelesuan ekonomi global.

Adakah tempat yang cerah di Asia Tenggara? Negara terbesar di kawasan, Indonesia kurang bergantung pada ekspor sehingga mungkin akan bisa menahan dampak krisis lebih baik daripada para tetangganya.

Namun, dengan begitu banyak dari 240 juta warganya hidup di sekitar garis kemiskinan, dan 2,5 juta pencari kerja baru memasuki pasar tenagakerja setiap tahun, kelesuan ekonomi apa pun akan membawa dampak.

Namun, bagaimana dengan negara termuda dunia, dan salah satu negara termiskinnya? ta, Timor Leste yang mungil, dengan wilayah setengah dari salah satu pulau di Indonesia yang bisa dikatakan tidak punya ekonomi dalam tahun-tahun pertama kehadirannya, sebenarnya tumbuh lebih dari 10% tahun lalu.

Saya bertemu dengan Presiden Yimor Leste Jose Ramos-Horta bulan lalu, dan dia luar biasa optimistis soal prospek negaranya tahun depan.

Pendapat dari gas dan minyak lepas pantai Timor Leste akan merosot tajam tahun ini, memang, demikian kata sang presiden, tapi saat itu pemerintah baru mulai membelanjakan pendapatan. Dan, belanja itu jelas mendatangkan dampak positif.

Timor Leste mulai tumbuh dari landasan kegiatan ekonomi yang sangat rendah. tapi, setidaknya itu akan menyelamatkannya, dari dampak dahsyat kelesuan yang bisa jadi lebih buruk daripada krisis traumatis yang menelan Asia Tenggara 11 tahun silam.

43 Things Tags: Dampak krisis, Ekonomi di Asean, Pemimpin Asia Tenggara, Gagasan, Lowongan pekerjaan, Terbuka, Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Taiwan, Asia Selatan, Otomotif, Kompensasi, Bisnis, Global, InternetBuzzwords: Dampak krisis, Ekonomi di Asean, Pemimpin Asia Tenggara, Gagasan, Lowongan pekerjaan, Terbuka, Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Taiwan, Asia Selatan, Otomotif, Kompensasi, Bisnis, Global, InternetDel.Icio.Us Tags: Dampak krisis, Ekonomi di Asean, Pemimpin Asia Tenggara, Gagasan, Lowongan pekerjaan, Terbuka, Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Taiwan, Asia Selatan, Otomotif, Kompensasi, Bisnis, Global, Internet Flickr Tags: Dampak krisis, Ekonomi di Asean, Pemimpin Asia Tenggara, Gagasan, Lowongan pekerjaan, Terbuka, Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Taiwan, Asia Selatan, Otomotif, Kompensasi, Bisnis, Global, Internet LiveJournal Tags: Dampak krisis, Ekonomi di Asean, Pemimpin Asia Tenggara, Gagasan, Lowongan pekerjaan, Terbuka, Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Taiwan, Asia Selatan, Otomotif, Kompensasi, Bisnis, Global, InternetTechnorati Tags: Dampak krisis, Ekonomi di Asean, Pemimpin Asia Tenggara, Gagasan, Lowongan pekerjaan, Terbuka, Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Taiwan, Asia Selatan, Otomotif, Kompensasi, Bisnis, Global, Internet

MK Test Materials Reject Law on Income Tax

Jakarta (ANTARA News) - Constitutional Court (MK) decided, refused to test the material in a number of articles of Law Number 36 Year 2008 on Income Tax (PPh).

Decision is read in the council, led by head of MK Moh. Mahfud MD in Jakarta on Friday. Decisions are in fact already decided in the meeting Permusyawaratan Hakim MK Konsitusi on 17 March 2009.

Application of the test materials submitted by the Income Tax Act Gustian Djuanda, WNI work as a lecturer in higher education.

Articles that are tested dimohonkan article 7, paragraph (1) a set of income tax is not (PTKP), and Article 9 paragraph (1) letter g the set of things that can reduce the amount of tax revenue is (PKP).

Applicant prove that the rules in the articles that the applicant the burden of living facilities for the small subtrahend and the tax inequities in the tax burden.

Norms of the 1945 Constitution that was submitted as a means of testing the applicant is Article 27, paragraph (2), Article 28b, paragraph (1), and Article 28H Paragraph (1).

Objection against it, argues that the MK PTKP is a government policy that the full powers of government are required to each WN without being associated with the minimum wage.

"Thus the objection that the applicant feels aggrieved konstitusionalnya rights, not against the 1945 Constitution so that the applicant does not reasoned objection," said Mahfud.

While on the article 9, MK says that the article has clearly stated that the charity can earn up dikurangjan from PKP.

"Thus says MK refuse a request to all applicants," said Mahfud MD. (*)

Flickr Tags: Test Materials, Reject Law on, Income Tax, Indonesia, Bisnis, Law, Information, Pajak LiveJournal Tags: Test Materials, Reject Law on, Income Tax, Indonesia, Bisnis, Law, Information, PajakTechnorati Tags: Test Materials, Reject Law on, Income Tax, Indonesia, Bisnis, Law, Information, Pajak 43 Things Tags: Test Materials, Reject Law on, Income Tax, Indonesia, Bisnis, Law, Information, PajakBuzzwords: Test Materials, Reject Law on, Income Tax, Indonesia, Bisnis, Law, Information, PajakDel.Icio.Us Tags: Test Materials, Reject Law on, Income Tax, Indonesia, Bisnis, Law, Information, Pajak

Dampak Krisis Ekonomi Global: 210 juta orang Akan Menjadi Pengangguran

Posted on 21 October 2008

Akibat krisis ekonomi global, Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) memperkirakan sekitar 20 juta orang akan kehilangan pekerjaannya hingga akhir 2009. Jumlah ini akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran global dari 190 juta orang pada tahun 2007 menjadi 210 juta orang pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah pengangguran secara fantastis ini mengancam terjadinya krisis sosial global.

Direktur ILO, Joan Somavia dalam keterangan persnya pada 21/10 seperti dikutip Aljazeera, mengatakan angka pengangguran yang demikian besar memerlukan upaya penanggulangan yang cepat dari pemerintah negara-negara di dunia. Untuk itu, dia menghimbau agar segera dilakukan koordinasi antar pemerintah guna menghindarkan terjadinya krisis sosial global, akibat meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di dunia.

Menurut Joan, krisis ekonomi global bukan hanya krisis pasar modal Wall Street saja, tapi akan berdampak pula terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dia juga mengingatkan pemerintah di negara-negara di dunia agar tidak hanya memberikan dana penyelamatan bagi lembaga-lembaga keuangan, tapi memperhatikan pula penanggulangan dampak social dari krisis ekonomi global terhadap perekonomian keluarga.

“ jaringan pengaman social, subsidi pemerintah untuk penduduk miskin, jaminan mendapat lapangan pekerjaan, memperketat pemutusan kerja, harus menjadi perhatian pemerintah di masa-masa mendatang” ungkap Direktur ILO.[syarif/alj/www.suara-islam.com]

43 Things Tags: Dampak Krisis Ekonomi Global, Menjadi, Pengangguran, Hot isu, Bertita utama

Blogger Labels: Dampak Krisis Ekonomi Global, Menjadi, Pengangguran, Hot isu, Bertita utama

Technorati Tags: Dampak Krisis Ekonomi Global, Menjadi, Pengangguran, Hot isu, Bertita utama

LiveJournal Tags: Dampak Krisis Ekonomi Global, Menjadi, Pengangguran, Hot isu, Bertita utama

OTONOMI DAERAH, SETENGAH HATI. TIADA ARTI

OTONOMI DAERAH, SETENGAH HATI. TIADA ARTI

UU Pertambangan Mineral dan Batubara nomor Tahun 2009, berpotensi untuk menggulung habis peluang daerah didalam haknya untuk mengelola kekayaan Sumber Daya Alam Batubara.

Pasal 61 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatakan "Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare."

Saya sengaja hanya menyampaikan pandangan saya tentang satu pasal saja karena dengan pasal tersebut maka pasal-pasal lain yang katanya "lebih menjanjikan itu" menjadi tidak ada artinya sama sekali, karena kesempatan yang hilang akibat pasal tersebut. Karena dalam suatu forum resmi pemerintah daerah dengan pengusaha daerah tidak ada jaminan dan jawaban pasti kelangsungan usaha pertambangan bagi pengusaha daerah

di Kalimantan Selatan

Saat ini lebih dari 90% Kuasa Pertambangan (nantinya harus berubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan) yang aktif, luasnya kurang dari 5.000 Ha, bahkan ada yang hanya 10-100 Ha saja. Hal ini disebabkan berbagai macam permasalahan, diantaranya adalah:

1. Sudah tidak adalagi potensi wilayah pertambangan yang masih prospek untuk di eksploitasi karena lebih dari 70% luas potensi sumber daya alam Batubara diwilayah Kalimantan Selatan ini telah di kuasai oleh PKP2B atau Kuasa Pertambangan terbitan pemerintah pusat.


2. Tumpang tindih dengan SK 453 Menhut tentang tentang penunjukan kawasan hutan yang hingga saat ini belum menemukan titik temu dan kebijakan yang labih menguntungkan.


3. Tumpang tindih dengan ereal perkebunan terutama kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit terkesan tidak memiliki masalah apapun terhadap berabagai kebijakan pemerintah, mulai dari kehutanan, pertanian dan pertanahan. Banyak konflik yang terjadi di dalam masyarakat tetapi hal tersebut tidak pernah mencuat, mulai dari sengketa lahan, HGU yang tidak jelas, overlaping dsb.

Jika dipandang dari berbagai sisi, adanya pengusaha-pengusaha lokal yang turut serta dalam mengelola kekayaan sumber daya alam batubara ini sebenarnya jauh lebih memberikan kontribusi positif baik bagi pemerintah maupun kepada masyarakat secara langsung.

PKP2B atau Kuasa Pertambangan terbitan pemerintah pusat hanya menyisakan kesempatan kepada Daerah untuk menjadi penonton yang baik dan buruh bagi mereka, dimana seharusnya daerah mendapatkan hak yang lebih baik untuk memanfaatkan dan menikmati sumber daya alam tersebut.

Kata-kata "Kami mengikuti kebijakan dari pusat" itu lebih sering terucap dari pada sikap kooperatif para pemegang PKP2B atau Kuasa Pertambangan terbitan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, akibatnya adalah kontrol dan pengawasan menjadi sangat lemah dikarenakan oleh 2(dua) hal;

Pertama, Pemerintah Daerah seolah tidak memiliki kekuasaan karena setiap terjadi suatu perbedaan persepsi akan selalu diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Kedua, Pemerintah Pusat tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pembinaan apalagi penindakan karena pemerintah pusat tidak turun langsung. Faktanya adalah kasus tunggakan Royalti yang nilainya cukup besar (sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh pengusaha-pengusaha lokal) dan hanya diselesaikan dengan penjaminan sebesar 600 Juta, sisanya entah kapan. Fakta ini sangat melukai perasaan masyarakat lokal secara luas.

Tingkat kepatuhan terhadap hukum jelas pengusaha daerah (lokal), (perlu dicatat PETI = SUDAH TIDAK ADA LAGI, kecuali dengan alasan yang dibuat-buat). Akan tetapi dengan tingkat kepatuhan dan rasa takut untuk melawan hukum yang lebih tinggi ini seringkali menyebabkan diskriminasi tindakan hukum. Secara umum terjadinya pelanggaran hukum itu lebih disebabkan karena ketidak tahuan pengusaha daerah dan kurangnya pembinaan dari pemerintah itu sendiri. Tetapi jangan kemudian alasan tersebut menyebabkan dihilangkannya kesempatan untuk mendapatkan kesempatan apalagi memperbaiki keadaan.

Ada kesan yang kemudian muncul dari terbitnya UU PMB no 4 Tahun 2009 ini yaitu tentang adannya upaya-upaya MONOPOLI USAHA oleh kaum KAPITALIS pemerintah pusat dengan menghilangkan peluang persaingan yang selama ini datang dari Pengusaha Daerah.

Bicara tentang dampak "tidak ada satupun aktifitas yang tidak memiliki dampak lingkungan apalagi pertambangan", anda mengendarai kendaraan saya tanpa anda sadari anda telah menyumbang kerusakan bagi atmosfer kita, apa kemudian dengan adanya dampak kemudian anda harus dilarang berkendaraan dan kemana-mana harus jalan kaki?

Bicara tentang siapa yang paling merasakan dampak, sudah pasti masyarakat daerah. Jakarta tidak akan merasakan banjir, tanah longsor dan sebagainya yang merupakan kiriman dari Kalimantan Selatan, lalu kenapa harus mereka yang lebih menikmati hasilnya?

Ketika saya berbicara tentang kebanggaan daerah, saya bangga hidup di Kalimantan Selatan karena memiliki banyak kekayaan alam, tapi ternyata itu semua hanya menyisakan penyesalan karena ternyata hanya bisa menjadi penonton saja.

Lihatlah kekayaan Kalimantan Selatan yang mana yang dikelola oleh masyarakat daerah. Minyak Bumi sudah jelas oleh pemerintah pusat dan asing daerah bahkan tidak memiliki kesempatan sama sekali, Batubara hampir seluruhnya telah dikuasai oleh pemerintah pusat dan asing melalui PKB2B-nya, Gas METAN baru baru ini kembali dikuasai seluruhnya oleh pemerintah pusat dan asing, Pekebunan (Kelapa Sawit Misalnya) juga dikuasai oleh pemerintah pusat dan asing, kelihatannya saja oleh masyarakat tapi tidak dengan keuntunganya, Hutan juga sudah habis dan sedang dihabiskan hingga bener-bener habis oleh pemerintah pusat dan asing.

INIKAH OTONOMI DAERAH?

INIKAH KEADILAN?

INIKAH PERSAMAAN HAK?

INIKAH PERBAIKAN KESEMPATAN ITU?

INIKAH PERJUANGAN PARA WAKIL DAERAH?

INIKAH KEPEDULIAN WAKIL DAERAH?

INIKAH HASIL AMANAT YANG KAMI BERIKAN?

DIMANA PERLINDUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DAERAHNYA?

APA BEDANYA, OTONOMI DENGAN SEBELUM OTONOMI?

Jika ada pandangan saya yang tidak tepat mohon dimaklumi, ini hanya merupakan pandangan saya secara pribadi tidak mewakili siapapun. Semoga ada manfaatnya.

43 Things Tags: OTONOMI DAERAH, UU, Pertambangan Mineral dan Batubara, Tahun 2009, Sumber Daya Alam, Batubara, Kuasa Pertambangan, Ijin Usaha Pertambangan, Penunjukan kawasan hutan, Tumpang tindih, Kelapa sawit, Perkebunan kelapa sawit, Kehutanan, Pertanian, Pertanahan, Konflik, HGU, Overlaping, Pengusaha, Pengusaha lokal, PKP2B, Kasus, Tunggakan Royalti, PETI, Tindakan hukum, UU PMB no 4 Tahun 2009, MONOPOLI USAHA, Kalimantan Selatan, Minyak Bumi, Gas METAN, OTONOMI, KEADILAN, PERSAMAAN HAK, PERJUANGAN PARA WAKIL DAERAH, KEPEDULIAN WAKIL DAERAH, AMANAT, PERLINDUNGAN, PEMERINTAH DAERAH, Manfaatnya

Technorati Tags: OTONOMI DAERAH, UU, Pertambangan Mineral dan Batubara, Tahun 2009, Sumber Daya Alam, Batubara, Kuasa Pertambangan, Ijin Usaha Pertambangan, Penunjukan kawasan hutan, Tumpang tindih, Kelapa sawit, Perkebunan kelapa sawit, Kehutanan, Pertanian, Pertanahan, Konflik, HGU, Overlaping, Pengusaha, Pengusaha lokal, PKP2B, Kasus, Tunggakan Royalti, PETI, Tindakan hukum, UU PMB no 4 Tahun 2009, MONOPOLI USAHA, Kalimantan Selatan, Minyak Bumi, Gas METAN, OTONOMI, KEADILAN, PERSAMAAN HAK, PERJUANGAN PARA WAKIL DAERAH, KEPEDULIAN WAKIL DAERAH, AMANAT, PERLINDUNGAN, PEMERINTAH DAERAH, Manfaatnya

Blogger Labels: OTONOMI DAERAH, UU, Pertambangan Mineral dan Batubara, Tahun 2009, Sumber Daya Alam, Batubara, Kuasa Pertambangan, Ijin Usaha Pertambangan, Penunjukan kawasan hutan, Tumpang tindih, Kelapa sawit, Perkebunan kelapa sawit, Kehutanan, Pertanian, Pertanahan, Konflik, HGU, Overlaping, Pengusaha, Pengusaha lokal, PKP2B, Kasus, Tunggakan Royalti, PETI, Tindakan hukum, UU PMB no 4 Tahun 2009, MONOPOLI USAHA, Kalimantan Selatan, Minyak Bumi, Gas METAN, OTONOMI, KEADILAN, PERSAMAAN HAK, PERJUANGAN PARA WAKIL DAERAH, KEPEDULIAN WAKIL DAERAH, AMANAT, PERLINDUNGAN, PEMERINTAH DAERAH, Manfaatnya